JAKARTA - Enam dari 45 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) yang lulus seleksi tahap I berasal dari internal OJK. Calon anggota DK-OJK lainnya dari lembaga pemerintah, seperti Kemenkoperekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Bappenas.

Dikutip dari pengumuman panitia pemilihan calon anggota DK-OJK pada Kamis (27/4), enam pejabat OJK yang lolos seleksi itu antara lain, Imansyah, Deputi OJK Institute, Pelaksan Tugas (Plt) Deputi Komisioner Sekretariat DK dan Logistik OJK, Bambang Wijoyosatrio Budiawan, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Hidayat Prabowo, Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK, Anto Prabowo, Deputi Komisioner Strategic Committee OJK, Tongam Lumban Tobing, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, dan Agus Edy Siregar, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK.

Calon dari BI yakni, Yunita Resmi Sari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Anton Daryono, Kepala Grup BI, Trisno Nugroho, Kepala Kantor Perwakilan BI di Provinsi Bali, Causa Iman Karana, Kepala Kantor Perwakilan Bank BI di Sulawesi Selatan, Agusman, Kepala Departemen Audit Intern BI, dan Dwityapoetra Soeyasa Besar, Staf Ahli Dewan Gubernur BI.

Calon dari Kemenkeu yang lolos seleksi yakni, Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum, Dirjen Perimbangan Keuanganm, Kemenkeu, Bhimantara Widyajala, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, dan Harry Z Soeratin, Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dirjen Anggaran Kemenkeu.

Dari Kemenkoperekoonian yakni, Gede Edy Prasetya, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian.

Onny Noyorono, Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (LK)