JAKARTA - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) akan melakukan rights issue sebanyak 11,73 miliar saham atau maksimal 41,7% dari modal ditempatkan dan disetor. Total suara setuju atas rencana aksi korporasi itu mewakili 25,45 miliar saham atau 99,99% pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Andi Fachrurrozi, Direktur Utama GMFI menyampaikan bahwa perusahaan berencana melakukan rights issue saham Seri B dengan nominal Rp25 per lembar. “Ini strategi kami untuk memperbaiki ekuitas perusahaan,” katanya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Cengkareng, Banten (28/10).

Di semester I 2024, emiten ini mencatatkan defisiensi ekuitas senilai US$298,12 juta. Sementara pada Desember 2023, defisiensi ekuitas GMFI tercatat US$311,16 juta.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), selaku pemegang saham Utama GMFI, akan melakukan penyetoran non tunai (inbreng) dalam rencana ini. Objek yang menjadi rencana Inbreng berupa aset hanggar I, II, dan II, serta bangunan penunjang lainnya yang berlokasi di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng dengan total luas 142.880 m2.

Pelaksanaan rights issue akan berimbas pada peningkatan aset tetap senilai Rp418,28 miliar atau setara US$25,47 miliar. Dengan inbreng aset dari GIAA, maka ekuitas GMFI bertambah US$27,50 juta sehingga defisiensi ekuitas menjadi US$270,6 juta.

Dana hasil aksi korporasi akan digunakan untuk biaya operasional dan pembelian suku cadang pesawat. Namun, belum disampaikan mengenai harga pelaksanaan untuk rencana ini. “Kami punya target internal, kami melakukan sejumlah kegiatan di mana dalam dua tahun ke depan ekuitas GMFI lebih baik lagi,” kata Andi.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui usulan perusahaan agar saham yang diterbitkan sebelum pelaksanaan rights issue menjadi saham Seri A.

Per September 2024, total saham emiten ini tercatat 28,23 miliar dengan struktur pemilik yakni, pengendali 89,1% dan nonpengendali 10,89%. Jumlah pemegang saham 9.382 shareholders dan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia. (LK)