JAKARTA. Pemerintah Indonesia bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, berupaya mengejar realisasi baruan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditargetkan sebesar 17,87%.

Diketahui pada 2023, baruan EBT yang ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia hanya terealisasi sebesar 13,09%. Sedangkan kapasitas pembangkit EBT terpasang di dalam negeri masih mencapai 66,66% dari target tahunan pada semester pertama 2024.

Padahal menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), bauran EBT harus memenuhi minimal 23% pada 2025. Bahkan dalam rancangan PP terbaru mengenai KEN, Pemerintah Indonesia berencana memasang target bauran EBT yang lebih ambisius yaitu 60% ada 2050 dan 70% pada 2060.

Untuk memenuhi sejumlah target tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035 bersama PLN. Skema ini akan menjadi landasan kerja sama antara Pemerintah, PLN, dan Independent Power Producer (IPP) dalam mewujudkan target bauran EBT.

Rancangan ini nantinya diharapkan membantu investasi infrastruktur pembangkit listrik EBT, yang saat ini dinilai cukup mahal, agar tidak membebani APBN. “Ada keterbatasan untuk pembiayaan pembangkit Listrik EBT, dan fiscal space kita sudah sangat terbatas sehingga sulit untuk memenuhi itu, dan kalau PLN harus membiayai sebagian besar itu dia harus pinjam, di situ balancing-nya IPP,” ungkap Chatib Basri, Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagai catatan, pengembangan infrastruktur EBT hingga 2025 mendatang diperkirakan investasi sebesar US$14,2 miliar atau sekitar Rp22,78 triliun. Adanya kolaborasi dengan IPP menjadi penting bagi realisasi EBT, karena mereka memiliki opsi pendanaan yang lebih luas seperti penerbitan green bond dan green financing.

Di sisi lain, kata Chatib, investasi sektor swasta juga dapat mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah untuk mengejar target 8% itu butuh energi listrik besar, IPP bisa punya role di sini,” ungkap Chatib. (KR)