JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (BBNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Adapun kegunaannya, untuk mempermudah PMI mengakses pembiayaan guna mendukung keberlangsungan kerja mereka.

Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa sejak tahun 2015, BNI telah aktif menyalurkan KUR untuk PMI. "Sebagai bank dengan jaringan global terbesar di Indonesia, dukungan BNI bagi Pekerja Migran Indonesia akan terus sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan," ujarnya.

Hingga akhir 2024, BNI mencatat penyaluran KUR PMI telah mencapai Rp900 miliar dengan lebih dari 48 ribu debitur. PMI di Taiwan menjadi kontributor terbesar, diikuti oleh Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Sepanjang 2024, BNI menyalurkan KUR sebesar Rp25 miliar kepada lebih dari 900 debitur dengan bunga sebesar 6% per tahun sesuai ketentuan pemerintah. “Penyaluran KUR PMI dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, analisa perbankan, serta regulasi terkait,” pungkasnya.

Ia berharap adanya dukungan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) untuk mengoptimalkan penyaluran KUR ke depan, termasuk menjadikan KUR sebagai sumber utama pembiayaan pra penempatan dan menegaskan kebijakan di negara tujuan PMI.

Selain pembiayaan, BNI juga aktif dalam pemberdayaan PMI melalui edukasi dan pelatihan. Pada Februari 2024, BNI mengadakan edukasi keuangan untuk PMI di Hong Kong, serta memberikan beasiswa kepada PMI di Universitas Terbuka pada Juli 2024.

BNI juga mendorong pengembangan bisnis UKM melalui business matching untuk UMKM dan diaspora di luar negeri, bekerja sama dengan KBRI, KJRI, dan mitra internasional lainnya.

Langkah ini diambil untuk membantu UKM memperluas pasar internasional dengan produk-produk berkualitas unggul. "Potensi pemberangkatan PMI ke depan cukup besar. Oleh karena itu, sinergi kebijakan, sistem, dan pelaksanaan yang tepat sangat dibutuhkan agar pembiayaan PMI berjalan lancar," tutup Royke. (DK)