JAKARTA – Mundurnya jadwal kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dinilai dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan operasional fasilitas publik di daerah tersebut.

Pasalnya, ASN adalah captive market IKN, atau penduduk IKN yang utama. Hal ini dikemukakan JLL Indonesia, perusahaan manajemen real estate berskala global, dalam gelaran Media Briefing JLL Indonesia hari ini (5/2).

“Kita masih menantikan perpindahan ASN yang—memang kita tahu—masih di-postpone. Sampai nanti ada captive market, baru ada kebutuhan untuk fasilitasnya; untuk mall, pendidikan,” jelas Yunus Karim, Head of Research of JLL Indonesia.

Mundurnya jadwal pemindahan ASN ke IKN, ditengarai akibat jumlah fasilitas yang belum mumpuni. Kemudian, Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa IKN baru akan siap menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

Diketahui, Otorita IKN (OIKN) sudah melakukan 8 fase groundbreaking hingga akhir tahun 2024, yang melibatkan berbagai investasi swasta dari dalam dan luar negeri.

Desember lalu, OIKN menyebut groundbreaking fase ke-9 akan dijadwalkan pada Januari 2025. Namun, hingga Februari 2025, belum ada kepastian mengenai agenda ini.

Selain itu ada juga proyek dari sejumlah perusahaan terbuka, termasuk Pakuwon Nusantara Superbloc oleh PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Nusantara Warehouse Park by PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK), serta berbagai fasilitas bank BUMN. Namun hingga akhir tahun 2024, proyek-proyek ini belum juga dibangun.

Di sisi lain, ada beberapa proyek yang sudah memasuki masa konstruksi, seperti proyek mixed-use building milik PT Intiland Development Tbk (DILD), serta proyek yang sudah siap beroperasi, seperti Rumah Sakit Hermina Nusantara oleh PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara oleh PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ). (ZH/KR)