JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengundang investor mendirikan pabrik gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) guna mengurangi ketergantungan impor. Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM dalam Mandiri Investor Forum, Rabu (12/2).

Disampaikannya, Indonesia menggelontorkan Rp500 triliun guna impor bahan bakar fosil, termasuk LPG. Konsumsi LPG domestik mencapai 8,7 juta metrik ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,4 juta metrik ton. Sehingga masih terdapat kekurangan 7 juta metrik ton LPG per tahun, yang diimpor dari Amerika Serikat dan Timur Tengah.

“Untuk subsidi LPG 3 kg sebanyak 8,2 juta metrik ton per tahun. Industri dalam negeri kita kapasitasnya tidak lebih dari 1,4 juta metrik ton. Jadi impor kita rata-rata setiap tahun, termasuk untuk industri, kurang lebih sekitar 7 juta metrik ton,” katanya.

Merespon hal ini, Bahlil mengundang investor agar berinvestasi dalam pembangunan pabrik LPG di dalam negeri.

Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) disebut tengah menyusun rencana investasi pembangunan pabrik LPG berkapasitas produksi 1,5 juta-2 juta metrik ton sejak Januari 2025, yang mencakup penentuan investor dan timeline pelaksanaannya.

Selain itu, Pemerintah mempercepat pengembangan jaringan gas (jargas) sebagai alternatif LPG. Program ini akan diprioritaskan di Pulau Jawa dengan ekspansi yang sudah berjalan di Sumatera. Sumber pembiayaan untuk rencana itu diusulkan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Dalam rangka mendorong kedaulatan energi, kita pakai dana dari PNBP untuk bisa kita bangun, karena kalau kasih ke swasta, iya saya tidak tahu satu periode kita pemerintahan bisa selesai atau tidak," katanya. (EF/LK/ZH)