JAKARTA - Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan serius setelah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS), memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar AS.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dalam keterangan resminya, menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kabinet Merah Putih untuk segera melaksanakan perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Selain itu, Pemerintah Indonesia menargetkan penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif (Non-Tariff Barrier) yang selama ini menjadi sorotan dalam National Trade Estimate (NTE) 2025, yang diterbitkan US Trade Representative.

Sebagai bagian dari upaya diplomasi ekonomi, delegasi tingkat tinggi dari Indonesia akan segera berangkat ke Washington D.C. untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS. Delegasi ini akan menjembatani perbedaan pandangan, menyampaikan sikap tegas Indonesia, dan menawarkan solusi yang saling menguntungkan.

Kemlu RI menegaskan bahwa komunikasi intensif akan terus dilakukan pada berbagai level, termasuk kerja sama dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi kebijakan tarif AS.

Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia akan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga likuiditas valuta asing agar tetap mendukung kebutuhan dunia usaha. “Pemerintah juga akan mengupayakan agar yield Surat Berharga Negara (SBN) tetap stabil di tengah gejolak pasar keuangan global,” ungkap Kemlu RI. (EF/KR)