JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia akan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga likuiditas valuta asing agar tetap mendukung kebutuhan dunia usaha.

“Pemerintah juga akan mengupayakan agar yield Surat Berharga Negara (SBN) tetap stabil di tengah gejolak pasar keuangan global,” jelas Kementerian Luar Negeri dalam rilisnya (3/24).

Nilai tukar Rupiah (IDR) di pasar spot di level Rp16.760-an per dolar AS pada perdagangan tengah hari, Kamis (3/4), melemah dibandingkan kemarin (2/4). Pelemahan nilai Rupiah berlangsung setelah Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif imbal balik (reciprocal) yang mulai berlaku pada Rabu (2/4) waktu AS.

Nilai mata uang Rupiah berada di level Rp16.769/US$ pada perdagangan siang, melemah 0,33% dari penutupan perdagangan mata uang di level Rp16.713 per US$ sehari sebelumnya. Data Bank Indonesia (BI) mencatatkan kurs transaksi Rupiah terhadap US$ turun dalam sepekan terakhir. Rupiah di level Rp16.392 per US$ pada (14/3), melemah ke posisi Rp16.566 per US$ pada (27/3).

Menurut seorang pengusaha yang bergerak di industri keuangan, inisiatif pemerintah untuk negosiasi tentang tarif 32 persen untuk ekspor indonesia dengan pemerintah AS memang baik, akan tetapi akan perlu waktu, dan saat ini lebih penting untuk segera mitigasi nilai tukar rupiah terhadap US$ dan mata uang asing lainnya dan juga menjaga kredit rating. "IHSG melorot, berikutnya kurs Rupiah melorot. Yang bahaya juga adalah kalau sampai credit rating kita diturunkan lembaga rating seperti Moody's, S&P atau Fitch di bulan Juni ," jelasnya.

Pengusaha itu melanjutkan, "Negosiasi tarif itu baik dan penting, tapi makan waktu. Lebih urgent adalah jaga nilai tukar rupiah."

Jika persepsi ekonomi suatu negara dinilai jelek, maka semua indikator ekonomi bisa jelek semua. Sehingga, lanjut dia, Presiden Prabowo perlu instruksikan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, agar segera melakukan lobby ke BRICS, terutama China. Jika Indonesia segera buka credit line dengan China dan Jepang, maka meskipun seandainya credit rating diturunkan, Rupiah tetap terjaga.

Terkait dengan SBN, pengusaha tersebut menjelaskan bahwa yang perlu dijaga adalah SBN non residen (asing) yang jumlahnya mencapai Rp883 triliun atau US$53 miliar. "Kalau kita punya standby dari China sekitar US$30 miliar saja, kita tidak perlu khawatir dengan credit rating Indonesia."

Terkait kontak dengan China, sumber yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (saat masih menjabat) mengungkapkan bahwa Jokowi pernah dua kali menelepon Xi Jinping (Presiden China). "Sekitar tahun 2020 saat awal awal Covid dan rupiah melemah, Jokowi langsung telepon Xi Jinping dua kali. Dan tanggapannya Xi Jinping juga positif." (LK/MT)