JAKARTA - Kadin Institute mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto mengirim tim negosiasi ke Amerika Serikat (AS), merespons kebijakan tarif resiprokal ekspor Indonesia.

Mulya Amri, Direktur Eksekutif Kadin Institute, menyampaikan sikap pemerintah dan kepala negara di ASEAN yang tidak melakukan kebijakan retaliasi terhadap AS sudah benar. "Tidak melakukan kebijakan balasan atas tarif resiprokal sudah benar, apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat," katanya di Jakarta, Kamis (10/4).

Menurut Mulya, negosiasi menyikapi tarif resiprokal dari AS itu akan menguntungkan, karena menghindari Indonesia dari potensi kenaikan tarif lebih tinggi, seperti yang terjadi dengan China. Kebijakan saling menaikkan tarif antara AS dan mitra dagangnya dapat mengarah pada konflik dagang tidak berujung.

Di samping itu, pemerintah memperhatikan permintaan AS terkait hambatan non tarif (non tariff barriers) dalam perdagangan antara AS dan Indonesia menyangkut kuota impor, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penanganan korupsi, dan kemudahan berusaha.

Menurut dia, kemudahan impor yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto dalam konteks hubungan dagang dengan AS dan komoditi, yang tidak dapat diproduksi atau produksinya di Indonesia masih kurang. Misalnya, minyak dan gas (migas), gandum, dan kedelai. Selain itu, penurunan TKDN untuk produk teknologi bersifat terbuka dinegosiasikan (flexible open to negotiation), misalnya, untuk kebutuhan produk Apple.

Mulya menyampaikan kemudahan kuota impor dan TKDN dalam konteks perdagangan dengan AS, tidak akan menurunkan daya saing produk-produk dalam negeri. "Karena ini sifatnya terbatas merespons kebijakan tarif resiprokal dari AS," kata Mulya.

Selain itu, Kadin Institute mendorong pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dalam kemudahan usaha yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Misalnya dengan aturan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), dan pelaksanaan di lapangan. "Saat ini kesempatan untuk menyelesaikan yang belum tuntas," katanya. (LK)